Fahri Hamzah: Rakyat Boleh 'Serang' Presiden, tapi Tak Boleh 'Serang' DPR

Fahri Hamzah berpendapat, rakyat boleh “menyerang” lembaga kepresidenan dengan berbagai macam kritikan pedas. Namun, rakyat tidak boleh “menyerang” DPR. Apa alasannya?

“Boleh menyerang lembaga Kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim karena mereka lemah tidak ada kekuasaan,” kata Fahri ketika menghadiri acara “ngopi bareng” Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018), seperti dilansir Kompas.

Hal tersebut Fahri sampaikan untuk menjawab pertanyaan salah seorang perserta diskusi dari ketua kelompok Emak-Emak Sumatera Selatan.

Ibu tersebut mengaku kerap mendapat ‘serangan’ saat hendak menyampaikan kebenaran.

“Jadi bu, boleh mengkritik lembaga Kepresidenan. Polisi juga sekarang baik-baik, kalau ditangkap malamnya dikasih nasi goreng,” kelakar Fahri.

Wakil Ketua DPR RI itu melanjutkan, jika Presiden ingin menyampaikan klarifikasi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, bisa menggunakan panggung kekuasaan, baik itu melalui media televisi ataupun pidato terbuka.

“Tidak boleh pemerintah itu dikritik sedikit ditangkap. Kalau pemerintah menghendaki klarifikasi dia punya semua hal, panggungnya Presiden itu punya kemampuan mem-bully, semua mendengar,” ucap Fahri.

“Jadi dia ingin mengklarifikasi pakai panggungmu, jangan pakai kekuasaan, jangan takut pakai diskusi seperti ini tidak ada yang terluka,” imbuhnya.

Seorang presiden, lanjut Fahri, memang digaji oleh rakyat untuk mendengarkan kritik dari masyarakat. Sehingga harus kuat jika mendapatkan kritik keras.

“Kalau nggak ada seperti ini, Anda digaji untuk mendengar yang pedes-pedes, begitu cara kerjanya demokrasi, banyak yang belum paham. Emak-emak yang berjuang perlu semacam keberanian, dulu Bung Karno ngga ada TV atau Radio, ketika mau berpidato,” kata politkus PKS itu.

JURNALPOLITIK

Share this post